Pada Kompas hari Selasa, 14 April 2009, terdapat sebuah artikel
mengenai usulan untuk menjadikan ujian nasional (UN) SMA sebagai ujian
seleksi calon mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Usulan ini
muncul karena adanya keprihatinan terhadap rumitnya jalur yang harus
ditempuh calon mahasiswa dan besarnya biaya yang harus dikuluarkan
oleh mereka guna mendapatkan jatah bangku kuliah PTN. Apabila
diterima, usulan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses
penerimaan mahasiswa di PTN dan juga mengurangi biaya yang ditanggung
oleh para calon mahasiswa selama ini. Bagi saya ini adalah usulan yang
aneh yang menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, bagaimana bila ada
siswa yang tidak berminat untuk masuk PTN? Katakanlah, siswa itu lebih
suka melanjutkan belajar ke luar negeri atau lebih berminat untuk
kuliah di universitas swasta tertentu. Apa yang akan dilakukan Diknas
apabila ada siswa yang lulus UN namun tidak mengambil haknya untuk
kuliah di PTN? Penyatuan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN)
dengan UN juga akan menimbulkan persoalan baru. Akankah jalur IPC
dipertahankan seperti dulu? Apa yang akan dilakukan oleh Diknas
apabila mayoritas murid di seluruh Indonesia dari Sabang sampai
Merauke memilih untuk kuliah di UI? Kemudian bagaimana dengan mereka
yang ingin kuliah di PTN tapi lebih tertarik untuk mengambil program D
3, bukan S 1. Saya justru memiliki gagasan lain mengenai bentuk ujian
masuk PTN untuk masa depan.
Dalam hemat saya, justru yang namanya UMPTN/SPMB/UMB/dan sejenisnya
yang diselengarakan oleh pemerintah harus dihapus. Biarlah murid lulus
dari SMA lewat tata cara yang ditetapkan oleh Diknas. Soal kuliah atau
tidak, itu sepenuhnya adalah kebebasan murid untuk memilih. Justru
universitas di Indonesia yang harusnya didorong untuk mengadakan ujian
masuk secara mandiri, seperti yang telah dilakukan dalam dua tahun
terakhir ini oleh UI dengan SIMAK atau UGM. Diknas tidak perlu lagi
repot oleh urusan ujian masuk PTN. Kalau ada anak SMA dari luar Jawa
ingin kuliah di salah satu PTN terkenal di pulau Jawa, katakanlah ITB,
maka dia yang harus datang ke Bandung untuk mengikuti ujian masuk ITB.
Mungkin cara ini akan memberatkan si calon mahasiswa. Namun bila dia
memang bersungguh-sungguh, hal ini akan menjadi bukti akan keseriusan
dan tekadnya untuk belajar di PTN tersebut. Jika ia lulus, dia akan
menjadi mahasiswa yang datang ke ITB untuk belajar, bukan sekedar
beruntung lulus ujian. Begitu pula dengan murid lulusan sekolah di
pulau Jawa yang ingin kuliah di salah satu universitas di Sumatra,
Kalimantan, atau Papua. Jika ada murid dari Bandung yang ingin kuliah
di Universitas Sumatra Utara (USU), dialah yang harus datang sendiri
untuk mengikuti ujian masuk USU.
Cara kedua adalah menjadikan skor UN sebagai persyaratan masuk PTN.
Sekilas ini sama dengan usulan pemerintah di atas tapi ada penjelasan
lebih lanjut. Dalam konteks ini, UN adalah sekedar ujian akhir sekolah
namun bukan ujian masuk PTN. Nantinya, PTN merekrut calon mahasiswa
cukup dengan menetapkan rentang skor UN yang harus dicapai oleh siswa
untuk dapat belajar di universitas itu. PTN unggulan, sepuluh besar,
dapat menetapkan skor minimal yang tinggi bagi mereka yang tertarik
untuk belajar di PT kelompok elit. Murid yang skor UN-nya rendah dapat
mengajukan lamaran ke PTN yang di luar
ivy league. Contohnya, UI
menetapkan calon mahasiswanya agar mencetak skor rata-rata UN 9-7, UGM
menetapkan rentang skor 9-7,5 atau UnSri menetapkan skor masuk
7,5-5,5. Mereka yang skor ujian akhir masuk di dalam rentang skor yang
ditetapkan dapat langsung diterima. Sedang yang skornya di luar
rentang harus mencari universitas lain yang menetapkan rentang nilai
rendah.
Yang ketiga, Diknas meniadakan UN. Ini seperti modifikasi dari yang
cara pertama dan kedua. Biarkan murid lulus SMA dengan nilai-nilai
yang pantas untuk mereka peroleh, berdasarkan penilaian prestasi
belajar mereka di sekolah. Ujian masuk PTN? Nah, di sini Diknas
membuat soal standar ujian masuk PTN bersama dengan seluruh PTN di
Indonesia. Jadi, setiap PTN tidak perlu mengadakan ujian mandiri
seperti yang berkembang dua tahun terakhir ini. Nantinya, setiap murid
di Indonesia yang tertarik untuk melanjutkan belajar di universitas
hanya perlu mengerjakan satu ujian saja, UMPTN. Dan mereka tidak perlu
datang langsung ke PTN favorit mereka untuk mengerjakan soal ujian.
Ujian dikerjakan di sekolah masing-masing pada hari yang ditetapkan.
Soal ujian dibuat standar untuk seluruh murid; tidak peduli dia
belajar di sekolah unggulan atau tidak, bersekolah di pulau Jawa atau
luar Jawa, murid cerdas atau rata-rata. Untuk nilai, Diknas tinggal
menetapkan batas nilai terendah nasional saja. Misalnya, nilai
tertinggi UMPTN adalah 4000 dan terendah untuk dapat kuliah 900.
Nantinya, PTN yang ada di Indonesia tinggal merekrut murid dengan
menetapkan rentang skor masing masing. UI bisa menetapkan skor
terendah 3000, Unair 2500, Andalas 2000, atau Cendrawasih 1500. Tapi,
batas skor terendah ini jangan diumumkan kepada umum. Ini bertujuan
untuk memotivasi murid agar belajar untuk dapat meraih hasil maksimal,
bukan sekedar meraih nilai tertentu supaya dapat masuk universitas
tertentu saja. Hasil ujian diumumkan Diknas lewat internet atau pos.
Setelah itu, nilai yang diterima para peserta ujian dibawa oleh
masing-masing siswa untuk diberikan ke universitas favorit tempat
mereka akan melanjutkan proses belajar tingkat tinggi. Kata akhir dari
proses ini sepenuhnya dipegang oleh pihak PTN.
Dengan singkat, ada tiga alternatif ujian masuk PTN yang dapat
diterapkan oleh Diknas untuk masa depan. Dari ketiga pilihan di atas,
saya memfavoritkan bentuk ujian yang ketiga karena mirip dengan SAT
yang ada di Amerika Serikat (AS). Walaupun begitu, saya pribadi lebih
suka model penerimaan ala universitas di Jerman. Di sana, murid-murid
dari sekolah unggulan tidak perlu mengerjakan soal ujian masuk untuk
belajar di universitas. Karena lulus dari sekolah unggulan, mereka
langsung melanjutkan belajar di bangku kuliah universitas pilihan
mereka. Justru yang lulus dari sekolah non-unggulan harus melewati
ujian masuk sebelum dapat kuliah di universitas.
